Labuhanbatu, 27 Agustus 2025 – Bertempat di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Labuhanbatu (BAPPEDA) Kabupaten Labuhanbatu Tanggal 27 Agustus 2025 Ka.Prodi Agroteknologi Bapak Fitra Syawal Harahap, SP.,M.Agr Menghadiri Rapat Rancanagan Awal Pengkajian “Strategi Peningkatan Produktivitas Hilirisasi Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu” Acara di Buka Oleh Oleh Sekertaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Labuhanbatu Bapak Ahmad Koor Hardiyanto Harahap, SP.,MP dalam sambutanya sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat mengendalikan perdagangan sawit pada pasar internasional.
Hilirisasi dapat memperkuat perekonomian nasional dengan meningkatkan nilai ekspor, menurunkan impor, menghemat devisa, sehingga menambah produk domestik bruto. hilirisasi meningkatkan produktivitas petani sawit, maupun industri pengolahan sawit, sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hilirisasi membuat Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan harga sawit internasional, karena industri sawit nasional tidak lagi tergantung pada ekspor.
Besar kecilnya suplai sawit pada pasar internasional dikendalikan oleh Indonesia sesuai dengan besar kecilnya kebutuhan sawit di dalam negeri.Selanjutnya Selain untuk mengukur kemajuan hilirisasi sawit domestik, pengelompokan fase hilirisasi tersebut juga diperlukan untuk mendesain kebijakan yang diperlukan untuk mendukung hilirisasi baik kebijakan perdagangan maupun kebijakan domestik. Tiga kebijakan yang signifikan dalam industri sawit adalah kebijakan pungutan ekspor (levy), reinvestasi dana pungutan ekspor ke industri sawit, dan kebijakan mandatori biodiesel yang makin intensif.
Hal Senada juga dikatakan Bapak Fitra Syawal Harahap, SP.,M.Agr dalam kultur teknis dalam kebun sawit merupakan strategi peningkatan produktivitas parsial (capital driven) karena tidak mengganti varietas benih sawit yang digunakan. Penggunaan kultur teknis dapat mengakomodasi pengaplikasian good agricultural practices (GAP) dalam perkebunan sawit. Perkebunan merupakan mata rantai pertama proses produksi minyak sawit sehingga pelaksanaan GAP pada tingkat perkebunan bertujuan untuk mencegah kontaminasi dan mengurangi deteriorasi mutu tandan buah segar (TBS) selama pemeliharaan tanaman, panen, dan distribusi ke pabrik kelapa sawit (PKS).
